Batalkan Haji, Komnas Haji Puji Keberanian Fachrul Razi

KOMISI Nasional (Komnas) Haji dan Umrah menyambut baik keputusan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi terkait dengan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020/1441 Hijriah. Keputusan itu dinilai dapat menyelamatkan ratusan ribu jiwa jamaah, hingga petugas haji.

“Dalam bagian pertimbangannya, putusan tersebut mendasarkan pada aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah menjadi faktor utama mengingat pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum juga kunjung reda sampai hari ini. Termasuk di Indonesia maupun di negara tujuan Arab Saudi masih berjuang keras melawan pandemi virus mematikan tersebut,” ujar Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, Selasa, 2 Juni 2020.

Mustolih menegaskan, keputusan tersebut sangat tepat karena lebih mementingkan dan memprioritaskan keselamatan 231 ribu calon jamaah dibandingkan kepentingan-kepentingan lainnya, seperti dari aspek ekonomi.

“Terlebih terbitnya keputusan ini juga tidak lagi menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang sampai dengan hari ini belum juga menyampaikan sikap resminya terkait jadi tidaknya prosesi penyelenggaraan ibadah haji,” tuturnya.

Jamaah Haji

Sikap yang diambil Menag Fachrul Razi, kata Mustolih, cukup berani karena keputusan pembatalan haji ini sangat sensitif bagi masyarakat.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan mega kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya besar yakni kisaran Rp14 triliun/ per musim yang tentu di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi.

“Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan kebijakan Menag ini. Demikian pula bagi calon jamaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, dengan adanya kebijakan pembatalan ini maka langkah untuk menuju tanah suci otomatis tertunda harus menunggu tahun depan. Yang jelas kebijakan ini memiliki konsekuensi waiting list jamaah akan semakin panjang dan menambah waktu,” katanya.

Meski demikian kata dia, masyarakat secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal Kemenag atas konsekuensi dari kebijakannya ini.

Khususnya menyangkut pengelolaan, serta transparansi pengembalian biaya kepada para jamaah yang batal berangkat, demikian pula dengan berbagai dokumen penting jamaah, seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai ada calon jamaah yang dirugikan,” tegas Mustolih.