Heboh Haji Ditunda, Apa Kabar Tata Kelola Ratusan Triliun Dana Haji?

KEPUTUSAN Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menerbitkan kebijakan pembatalan pengiriman jamaah haji untuk musim tahun 2020M/1441H baru-baru ini mengundang pro dan kontra.

Namun di balik itu, yang menjadi pertanyaan besar ialah bagaimana pengelolaan dana dari 4,2 juta calon haji yang menunggu giliran berangkat (waiting list) yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp135 triliun? Begitupun juga Dana Abadi Umat (DAU) yang berjumlah Rp3,5 triliun yang merupakan hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menjelaskan, sejak terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH), dana haji bukan lagi domain kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) tetapi menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga yang berada langsung di bawah Presiden yang bertugas menerima, mengelola dan menginvestasikan dana calon jamaah haji.

Agar bermanfaat dan tidak menganggur, BPKH diberi wewenang atas dana titipan (wadi’ah) tersebut untuk menginvestiasikan ke berbagai macam skema investasi berbasis syariah, supaya jamaah haji tunggu mendapatkan nilai tambah (profit) dan imbal hasil yang dikembalikan untuk jamaah.

“Dana haji diatur sangat ketat, hanya diinvestasikan pada skema investasi syariah dan harus aman dari potensi kerugian. Karenanya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan sembarangan,” kata Mustolih dalam siaran persnya, Kamis (4/6/2020).

Hal itu kata dia, termasuk untuk menalangi penguatan Rupiah. Apabila dana calon jamaah haji digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan UUPKH, seluruh pimpinan BPKH lanjut Mustolih, harus bertanggungjawab secara tanggung-renteng dan calon jamaah pun bisa mengajukan tuntutan hukum apabila menderita kerugian.

“Karena itu memberlakukan dana calon jamaah haji tidak bisa disamakan dengan mengelola uang negara seperti APBN atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bisa diutak-atik untuk berbagai kepentingan. Karenanya BPKH harus ekstra hati-hati,” paparnya.

Adapun kekhawatiran dan kecurigaan publik soal penggunaan ratusan triliun dana haji akan digunakan untuk kepentingan lain merupakan hal wajar. Sebab lanjut Mustolih, sejak dibentuk 2017 silam sampai sekarang, BPKH sebagai pengelola dana tidak transparan.

“Kinerjanya pun sampai sekarang belum maksimal sebagaimana ekspektasi dan harapan publik yang menginginkan bisa mengelola dana haji sebagaimana tabung haji di Malaysia yang memberikan manfaat dan dampak sangat positif signifikan bagi jamaah,” kata dia.

“Belum ada terobosan berarti BPKH, utamanya atas kebijakan investasi dari dana haji yang dapat memperoleh hasil secara signifikan dan memuaskan.

Soal transparansi, satu-satunya akses informasi terkait kinerja BPKH dan dana haji hanya bisa didapat melalui saluran laman website: https://bpkh.go.id/,” imbuhnya.

Namun sambung dia, dalam website tersebut mayoritas hanya berisi kegiatan internal dan seremonial pimpinan BPKH. Ada laporan tahun 2018 tentang keuangan haji tetapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa, bukan menampilkan hasil audit asli dari BPK. Padahal ada kewajiban BPKH menampilkan ke media secara luas.

Transparansi seharusnya menjadi pilar utama BPKH karena dalam UUPKH lembaga ini disebut sebagai Badan Hukum Publik terlebih seluruh operasional termasuk gaji pegawai dan pimpinan BPKH diambil dari keuantungan hasil investasi uang jamaah.

“Sehingga konsekuensinya BPKH berkewajiban untuk melakukan transparansi sejelas-jelasnya kepada publik tentang berbagai hal misalnya capaian dan audit kinerja, rencana kerja dan anggaran (RKA), berapa jumlah jamaah yang mendaftar haji setiap bulan, dengan pihak mana saja bekerjasama/investasi, kemana saja uang jamaah diinvestasikan,” tuturnya.

BPKH juga perlu menjelaskan bagaimana sistem investasinya, berapa banyak imbal hasil setiap tahun/bulan yang diperoleh, berapa banyak manfaat investasi yang dijadikan ‘subsidi’ untuk penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, berapa anggaran yang tersedot untuk kepentingan operasional dan gaji pimpinan dan karyawan BPKH, kemana saja investasi di luar negeri ditempatkan, bagaimana dengan beban pajak, bagaimana implikasi pembatalan pemberangakatan haji tahun 2020 M terhadap keuangan haji di BPKH.

Semua informasi tersebut adalah informasi yang berhak dikases oleh publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) karena BPKH berkedudukan sebagai badan hukum publik.

“Sayangnya, sampai saat ini BPKH belum memiliki struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang secara khusus dan rutin bertugas menerima dan menyampaikan data/informasi kepada publik,” sesal Mustolih.

Lantaran minimnya transparansi, maka menurut Mustolih, wajar saja bila publik sampai saat ini banyak yang berspekulasi kemana dan bagaimana sesungguhnya dana calon jamaah haji digunakan, dikelola dan diinvestasikan.

Terlebih pada saat kondisi sekarang manakala perusahan investasi di sektor keuangan di berbagai negara tengah waswas menyalakan alarm kewaspadaan tingkat tinggi karena dibayang-bayangi krisis keuangan dan finansial karena masih didera pandemi Covid-19.

“BPKH harus menjelaskan kepada publik bagaimana posisi dana jutaan calon jamaah haji yang diinvestasikan di berbagai jenis investasi baik yang di simpan di bank maupun non bank, di dalam maupun di luar negeri, apakah memang benar-benar aman dan kuat dalam menghadapi krisis Covid-19 ini, tentu harus didukung dengan data-data yang solid dan meyakinkan,” terang dia.

Sebagai catatan yang tidak banyak diketahui publik, Mustolih menyebut bahwa hasil investasi dana haji ternyata sebagian besar digunakan untuk mensubsidi penyelengaraan haji yang digelar setiap tahunnya.

Biaya haji jamaah Indonesia sesungguhnya Rp70 juta per orang, tetapi yang dibayar oleh jamaah pada tahun berjalan sampai pelunasan (yang berangkat ke tanah suci) hanya setengahnya yakni dikisaran Rp35 juta per orang. Dengan kata lain, jamaah haji tunggu ternyata mensubsidi biaya jamaah haji yang berangkat.

“Bukankah model subsidi semacam ini berpotensi melanggar aturan syariah (karena syarat berangkat haji adalah bagi yang mampu, bukan yang disubsidi) dan memunculkan ketidakadilan? Maka manakala biaya haji jamaah Indonesia dinarasikan sebagai termurah di antara negara-negara lain sebenarnya sangatlah tidak tepat. Ternyata murah karena ada subsidi,” kata Mustolih.

Sehingga belum terlambat bagi BPKH untuk menata lembaganya agar menjalankan asas transparansi dan profesionalismenya sehingga mendapat simpati dan kepercayaan publik serta memberikan keadilan bagi jutaan calon jemaah yang menitipkan uangnya.

“Tanpa transparansi yang terukur sangat sulit BPKH menjadi lembaga yang dipercaya publik,” pungkasnya.