RCTI Tegaskan Gugatan ke MK Bukan untuk Memberangus Kreativitas di Media Sosial

Stasiun televisi swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan iNews resmi mengajukan surat gugatan Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatan tersebut, disebutkan bahwa adanya perlakukan berbeda antara penyelenggara siaran konvensional dengan layanan berbasis over the top (OTT), dimana layanan tersebut tidak tunduk kepada UU Penyiaran sesuai pasal 1 angka 2.

Karena itulah yang menjadi dasar hukum, baik RCTI maupun iNews merasa dirugikan akibat ketiadaan perlakukan yang setara dengan penyelenggara siaran berbasis internet. Namun demikian, akibat langkah hukum tersebut kedua stasiun televisi tersebut kerap menjadi perbincangan di publik dan trending di sosial media.

Karena itu, sebagai langkah klarifikasi dan menjawab semua tudingan miring soal gugatan RCTI dan iNews, Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik, RCTI & iNews menegaskan, apa yang dilakukan ini bukan ingin mengebiri kreativitas medsos dengan uji materi UU Penyiaran, tetapi untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa. Apalagi disebut akibat aduan tersebut, masyarakat khawatir tidak bisa lagi melakukan live siaran di media sosial.

“Itu tidak benar. Permohonan uji materi RCTI dan iNews tersebut justru dilatarbelakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan dan perlindungan yang setara antara anak-anak bangsa dengan sahabat-sahabat YouTuber dan Selebgram dari berbagai belahan dunia dan mendorong mereka untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkembang dalam tataran kekinian,” kata Chris dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Chris melanjutkan, jika dicermati, tidak terbersit, tersirat, ataupun tersurat sedikitpun dalam permohonan untuk memberangus kreativitas para sahabat YouTuber, selebgram dan sahabat-sahabat kreatif lainnya.

“Tujuan kami adalah mendorong agar UU Penyiaran yang sudah jadul itu untuk bersinergi dengan UU yang lain, seperti UU Telekomunikasi yang sudah mengatur soal infrastruktur, UU ITE yang sudah mengatur soal Internet, dan UU Penyiaran sebagai UU yang mengatur konten dan perlindungan kepada insan kreatif bangsa memang tertinggal perkembangannya. Hal ini yang ingin kami dorong,” tegas Chris.